Tanah merupakan bagian dari sumberdaya alam yang penting, penggunaan tanah untuk alasan apapapun harus mempertimbangkan kelestariannya, demikian pula hak-hak rakyat yang lemah atas tanah wajib dilindungi.
Untuk menjamin hak seseorang atas tanah harus ada kepastian dalam aspek hukum dan teknis atas tanah. Pengukuran dan pemetaan tanah merupakan sarana untuk menjamin kepastian dimensi pisik tanah, sedangkan sertipikat hak atas tanah menjamin kepemilikan seseorang atas tanah. Persoalannya kemudian terletak kepada bagaimana menjamin kepastian hukum melalui pelayanan yang mudah dan terjangkau.
1. Dalam kenyataannya, ketentuan hukum bahwa setiap orang wajib mengetahui peraturan yang telah diundangkan tidaklah senantiasa benar. Kebanyakan orang justru tidak mengetahui bagaimana peraturan pertanahan itu berlaku terhadap mereka dan tanah mereka, jenis hak atas tanah apakah yang dapat diperoleh seseorang, bagaimana seseorang mengurus sertipikat hak atas tanah. Kiranya dalam hal ini ada sesuatu yang hilang, yaitu informasi. Informasi yang tidak menyentuh mereka.
Land Titles and Ownerships: Hak atas Tanah dan Pemilikan Tanah
Land Use and Land Ownership Management: Pengaturan Penggunaan dan Penguasaan Tanah
Land Registration (Cadastre): Pendaftaran Tanah (Kadaster)
2. Aspek Teknis:
Beberapa aspek teknis juga tidaklah mudah dimengerti oleh masyarakat umum, seperti konsep sistem proyeksi dan sistem koordinat, skala peta, teknik pengukuran tanah, teknik pengambilan data, dan lain sebagainya.
Land Surveying and Mapping: Pengukuran dan Pemetaan Tanah3. Special Edition:
Land Information Systems: Sistem Informasi Pertanahan
3. Special Page:
Non Indonesian Citizen to Land
-----
http://tanahkoe.tripod.com/bhumiku/id2.html
Saturday, April 24, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)
